HUKUM PIDANA Lanjut

Kriminalisasi :

·         Masyarakat sepakat

·         Pembuktian bisa dilaksanakan

·         Prinsip hidup manusia

Teori Refending  Afelson : teori penemuan buku /UU.

Ajaran formal : ada perubahan dalam undang – undang pada UU pidana

Ajaran material : ada perubahan dalam undang – undang tapi dalam UU perdatanya

Cth ;

Zinah ,perkosaaan >>>>> harus ada delik aduan

Tindak pidana  : di bagi dua aliran yaitu ;

1. Aliran monoistis
• Perbuatan melawan hukum
• Di rumuskan dalam undang – undang
• Melawan hukum
• Kesalahan
• Mampu bertanggung jawab
2. Aliran duolistis

Perbuatan

• Perbuatan manusia
• Di rumuskan dalam undang – undang
• Melawan hukum

Orang

·         Kesalahan

·         Mampu bertanggung jawab

Perbuatan bisa di golongkan menjadi 2:

·         Aktif

·         Pasif ,cth : menjadi saksi ,bila anda tahu bisa memberikan ada suatu kejahatan tapi anda tidak melaporkannya .

Dirumuskan dalam undang – undang agar masyarakat tahu tentang aturan tersebut

 ( materi tersebut ) tentang suatu perbuatan ( untuk kepastian hukum ) .

Perumusan Norma:

a)  Norma di rumuskan dengan cara di uraikan satu per satu . Cth : 156 ,154

b)  Hanya menyebut kualisifikasi delik .Cth ; 351

c)  Dengan menggabungkan norma atau pasal dengan delik .Cth ; 338 ,362 ( unsur – unsur + norma delik )

Cara menempatkan norma dan sanksi :

a)  Norma dengan sanksi di tempatkan dalam satu pasal ( KUHP )

b)  Sanksi dan norma di tempatkan terpisah

c)  Sanksinya di cantumkan lebih dahulu tapi normanya belum

Jenis – jenis tindak pidana :

ü      Delik formil = delik yang perumussannya pada perbuatan ( perbuatan selesai )Cth ;penipuan

ü      Delik materiil = delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat   .( 338, 359 )

ü      Delik Comisionis: melanggar larangan

ü      Delik Omisionis : melanggar perintah

ü      Delik Comisionis per Omisionis Comision : melanggar larangan ( membunuh ) tapi tidak melakukan perbuatan.

ü      Delik Dolus :sengaja

ü      Delik kulpa : kealpaan

ü      Delik tunggal : satu kali perbuatan

ü      Delik ganda : melakukan beberapa kali perbuatan

ü      Delik yang berlangsung terus ( 363)

ü      Delik yang tidak berlangsung terus.

UU no 1 thn  1946 mempunyai fungsi : ( jawa dan madura )

ü      Memulihkan kembali aturan WWSVNI.

ü      Membatalkan aturan pidana aturanbala tentara jepang .

UU no 73 thn 1956  seluruh Indonesia menggunakan WWSVNI .

Pertanggung Jawaban

Buku Prof .Soedarto mempunyai pertanyaan mendasr dalam bukunya :

ü      Bilamana pertanggung jawaban di terapkan?

ü      Ukuran apa yang mengaturnya ?

Pertanggung Jawaban :

o       Menurut SIMON : “  bertanggung jawab ialah sesuatu keadaan phisiskis yang membenarkanadanya peerapan sesuatu upaya pemindahan baik di lihat dari sudut umum maupun orang lain “.

Kesimpulan ;

1.      Bahwa seseorang yang bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabilaia mampu menyadari / mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2.      Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tsb .

o       Menurut VAN HAMMEL  ‘ bertanggung jawab ialah suatu keadaan normalitas phisikis dan kematangan membawa ketidakmampuan

1.      Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbutannya sendiri .

2.      Mampu untuk menyadari bahwa dalam pandangan masyarakat tidak di perbolehkan

3.      Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

o       Menurut VAN BEHIJLEND” seseorang dapt di pertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut” .

o       Menurut MA ( memori penjelasan Makhamah Agung ) “ pengertian diatas  di artikan negatif ( tidak ada kemampuan bertanggung jawab apabila :

1.      Dalam hal ia tidak ada kebebasanuntuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang di larang / Yaitu dalam UU

2.      Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum .

Kesimpulan

1.      Adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang di atur dalam UU/ hukum .

2.      Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya .Keinsafaan tentang baik buruknya perbuatan tsb .

Trias hukum pidana :

• Tindak pidana ( melawan hukum )
• Kesalahan / pertanggung jawaban .
• Pidana .

Ada beberapa teori dari penjelasan di atas :

• Klasik                             Perbuatan ( daad stafrecht )
• Modern
• Neo Klasik  ; orang ( dader starecht)

                            ( daad dader starecht )

pada azas” kesalahan “ada azas sbb:

“ tiada pidana tanpa kesalahan “( geen straf zonder sculd )

Pada dasarnya kesalahan ada dua :

1. hal tersebut patut di cela / di caci maki
2. di lihat dari substansinya

Bentuk Kesalahan :

1. kesengajaan

                                                         bentuk kesalahan

2. kealpaan
3. arti luas (pertanggung jawaban )

Kesalahan arti sempit ( kelalaian)

Unsur Kesalahan :

1. adanya pertanggungjawaban bagi si pembuat ( jiwa normal )
2. hubungan batin antara pembuat dengan perbutannya ( kesengajaan dan kealpaan )
3. tidak adanya penghapus kesalahan /pemaaf .
• Delik biasa ( tidak bisa di cabut perkaranya ) saat ini ,memerlukan adanya laporan ( baik sesudah atau pun sebelum kejadian )Cth 362,372
• Delik aduan : boleh di cabutperkaranya max 3 bulan ) , harus ada pengaduan .Yang penunuttannya ada pengaduan juga harus ada permintaan menuntut secara hukum . Delik aduan di bagi dua :

1.      delik aduan Absolut : delik ini di buat untuk pengaduan murni Cth ; 284 ,310 – 319 , 332, 322 yang di tuntut perbuatannya

2.      delik aduan relatif : Cth 367

delik biasa : 362 KUHP

delik ringan :365 KUHP

delik pemberatan : 363 KUHP