PRAKTEK HUKUM ACARA PERDATA

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

      “HUKUM YANG MENGATUR  TENTANG TATA CARA MEMPERTAHANKAN DAN MENERAPKAN HUKUM MATERIIL INI.” (Hukum Formil/ Hukum acara)

      Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertukusumo,S.H: “HUKUM ACARA PERDATA ADALAH PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR BAGAIMANA CARANYA MENJAMIN DITAATINYA HUKUM PERDATA MATERIIL DENGAN PERANTARAAN HAKIM”

      Dapat pula diartikan : bahwa hukum acara perdata tsb,sebagai rangkaian peraturan – peraturan hukum tentang cara – cara memelihara dan mempertahankan hukum pardata materiil”

SIFAT HUKUM ACR.PERDATA

      SIAPA MENDALILKAN DIA HARUS MEMBUKTIKAN

      HAKIM BERSIFAT PASIF

      MENGIKAT DAN MEMAKSA

      HAKIM WAJIB MENGGALI SUMBER HUKUM (Pasal 27 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970)

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

      Berdasarkan pasal 5 UU darurat No.1 tahun 1951 Hkm acara perdata termuat dalam :

1.  HIR (Het IndonesischReglement) yang diperbaharui, S.1848 No. 16,S.1941 No.44.untuk daerah jawa dan madura

2.      R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) S.1927 No.227 untuk daerah luar jawa dan madura

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA LAINNYA:

      RV (Reglement of deBurgerlijke Rechtsvordering)

      RO (Reglement of de Rechterlijke Organisatie In Het Beleid de Justitie in Indonesia)

      BW buku ke 4 dan peraturan kepailitan

      UU No.14 Tahun 1970,tentang pokok kekuasaan kehakiman

      UU No.20 tahun 1947, tentang ketentuan banding untuk daerah Jawa dan Madura

      Yurisprodensi,

      Adat kebiasaaan

      Perjanjian internasional

      Perkara hukum dagang dan perdata

      Doktrin

      SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

PARA PIHAK YANG BERPERKARA

Person : Subjek Hukum (manusia)

RechtPerson : Subjek Hukum (badan Hukum)

PIHAK YANG BERSENGKETA

1. PENGGUGAT :   Orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar.
2. TERGUGAT  :  Orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap/dirasa melanggar hak seseorang